4duh, 4ku lupa J4njI 4m4 k4mu 53l454 k3m4r3n!  M44ph 3eaaa… 😉

Bisa membaca??  Selamat, jika tulisan tidak efektif, membingungkan dan rempong dibaca ini bisa dipahami artinya kamu berkemungkinan selamat dari r4Zi4 0m m4Rk dan r3zim z4m4n n0w, hehe…. 😆

Netizen Indonesia kecewa!  Bagaimana tidak?  Status-status dakwah yang ditebar tiba-tiba dianggap spam, melanggar norma komunitas dan seterusnya.  Tak cukup peringatan dan skorsing, beberapa akun pun akhirnya tumbang.  Ditambah lagi kekhawatiran berhadapan dengan undang-undang ITE.  Tak hanya aktivis dan jurnalis, para blogger pun punya kemungkinan terjerat dalam pasal karet yang bikin mental mengkeret!

Sejak pertama kali perangkat ini terbit pada tahun 2008, telah jatuh banyak korban.  Kita mungkin masih ingat kasus Prita Mulyasari yang digugat oleh salah satu rumah sakit.  Ia dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan :  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  Kala itu beberapa aliansi ramai menilai bahwa rumusan pasal tersebut begitu lentur  dan multi interpretasi.  Rumusan ini tak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar, para moderator milis maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu.

Bagaimana kondisi pasca revisi UU ITE sejak akhir tahun 2016 lalu?  Nah, ini justru terkesan lebih menyeramkan bagi netizen!  Banyak pihak yang mengkritisi terutama Pasal 40 yang mendapat sisipan 2 ayat baru.  Intinya masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah maupun SARA yang mengundang kebencian.  Namun interpretasinya semacam penegasan kewenangan pemerintah dalam memutuskan informasi yang melanggar undang-undang misalnya pornografi, anti NKRI, anti Pancasila atau bahkan menggulingkan pemerintahan di dunia maya.  Apalagi yang terjerat bukan hanya pihak pembuat tapi juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya.

Jika sudah begini kriminalisasi pun terbuka lebar.  Terutama jika konten tulisan mengkritik pejabat, aparatur negara, fasilitas layanan publik atau badan usaha!  Akan berjatuhan Prita Mulyasari edisi baru!  Lebih banyak netizen ditangkapi karena menyebarkan “konten kebencian” seperti Buni Yani.  Dan pola pemidanaan untuk membungkam kritik pun dengan mudah digunakan!

Perlukah Mengatur ITE?

Thomas Hobes dalam De Cive menyebutkan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.  Artinya manusia bisa saling menyakiti satu sama lain.  Oleh sebab itulah manusia memerlukan peraturan yang dapat mencegahnya melakukan tindakan diluar batas.  Peraturan akan membuat pola interaksi manusia dengan makhluk hidup lainnya teratur dan harmonis.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kasus kejahatan di dunia maya (cyber crime) pun mencuat.  Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan dari 1627 kasus yang ditangani polisi sepanjang tahun 2016, 1207 kasus merupakan kasus cyber crime.  (Sumber :  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016)

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi kehidupan saat ini.  Carding (berbelanja dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang didapat secara ilegal), hacking (menerobos program komputer milik orang lain), cracking (lebih dikenal sebagai kejahatan yang dilakukan oleh black hat hacker), defacing (mengubah halaman situs milik orang lain), pishing (memancing pengguna internet memberikan username dan password pada website yang sudah di-deface, biasanya pada internet banking) , spamming (pengiriman berita tak diinginkan) hingga malware (program yang bisa melemahkan atau merusak software atau operating system) mengintai kita dengan berbagai modus operandi.

Dunia maya telah mengubah wajah dunia.  Kita sama-sama memahaminya.  Jika dunia nyata memiliki peraturan, dunia maya tentu saja tak luput memerlukan.  Nah, yang jadi masalah aturan siapa yang harusnya diterapkan?  Turunan dari ide dasar apa UU ITE ini ditegakkan?

Menilik sandaran identitas baik buruk ditetapkan mayoritas, jaminan hak minoritas,  memelihara pluralisme  disertai tafsir-tafsirnya maka kesimpulan pun didapat.  Ya, sekulerisme!  Pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan ini hakikatnya telah melahirkan kebebasan yang kebablasan.

Lihatlah derasnya media sosial mengarusutamakan ide-ide kebebasan ini sebagai sebuah nilai komunitas.  Misalnya facebook yang akhir-akhir ini menghapus konten bertema penolakan LGBT!  Seolah ketika mayoritas masyarakat barat telah menerima kaum pelangi maka nilai ini turut “dipaksakan” pada masyarakat lainnya.  Kita sendiri sayangnya tak cukup berani “ditelunjuk jari”.  Takut dianggap intoleran terhadap minoritas sehingga lembaga negara semisal MK menolak memberikan stempel “rusak”.

Padahal Indonesia merupakan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia.  Jika menjadikan Islam sebagai pegangan, maka kriteria hukum adalah kekuatan dalil syara’ bukan mayoritas (sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian hudaibiyah).  Sementara jika menyangkut keahlian kriterianya adalah ketepatan atau kebenaran, bukan mayoritas juga (sebagaimana yang terjadi pada perang badar).  Sedangkan perkara teknis yang langsung berhubungan dengan amal (tidak memerlukan keahlian), barulah bisa suara mayoritas menjadi kriteria (sebagaimana yang terjadi pada perang uhud).

Mengapa Takut Dikritik?

Konon kritik itu budaya demokrasi.  Namun sekarang, budaya itu sepertinya dikhianati sendiri oleh para pengusungnya.  Wajar saja, toh di negeri asalnya sana, para penggagas besarnya pun menghalalkan saja tindakan tidak demokratis demi menjaga eksistensi dari demokrasi itu sendiri.  Artinya??  Yang mayoritas berkuasalah yang berhak menetapkan aturan dan menafsirkannya!  Ruang kritik bagi publik disumbat dengan pelbagai cara.  Kritik cenderung diposisikan sebagai wujud pembangkangan terhadap kekuasaan.  Lebih nyaman dengan sanjungan dan pujian, walaupun sadar bahwa sanjungan dan pujian tersebut tak menambah kemaslahatan.

Mengapa kita tak berkaca pada Khalifah Umar bin khaththab RA yang terkenal berkarakter keras namun justru bersikap ramah terhadap kritik rakyatnya?

“Wahai Amirul mukminin, apakah yang wajib kita ikuti itu kitab Allah ataukah ucapanmu?”, seorang wanita dengan penuh keberanian melontarkan pertanyaan kepada beliau yang baru selesai berkhutbah.  Wanita itu menanggapi pembatasan mahar tidak boleh lebih dari 12 uqiyah atau setara dengan 50 dirham sebagaimana dinyatakan Sang Khalifah, “Sesungguhnya kalau ada seseorang yang memberikan atau diberi mahar lebih banyak dari mahar yang diberikan Rasulullah SAW pastilah aku ambil kelebihannya untuk Baitul mal”.

Muslimah itu kemudian mengutip ayat, “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.  Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (TQS: an-Nisa :20).

Khalifah Umar yang menyadari kekhilafannya lapang dada berkata di hadapan banyak orang, “Wanita ini benar dan Umar salah!”

 Di lain kesempatan saat beliau terlibat dialog alot dengan seseorang yang bersikeras dengan pendapatnya.  Ia berkata, “Takutlah engkau kepada Allah”, demikian berulang kali.

Salah seorang sahabat pun membentak laki-laki itu dan berkata, “Celakalah engkau, engkau terlalu banyak bicara dengan Amirul Mukminin!”.

Namun apa tanggapan Sang Khalifah?  “Biarlah dia.  Tidak ada kebaikan dalam diri kalian jika kalian tidak mengatakannya dan tidak ada kebaikan dalam diri kita jika tidak mendengarnya”.  Masya Allah!  Keluhuran laku Khalifah Umar bin khaththab RA selaku negarawan sungguh patut di teladani siapapun.  Sejatinya kritik bukanlah problema namun penjaga atau pengontrol agar kekuasaan tidak tumbuh mencakar langit.

Penutup

Dakwah memang tak mudah terutama turut meluruskan pemimpin yang bersikap keliru.  Namun Rasulullah SAW bersabda , “Jihad yang utama adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa zhalim” (HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim).

Mengingat keadaan inilah maka netizen menimbang lalu memutuskan bahwa (sementara waktu sebelum badai berlalu) bahasa alay merupakan enkripsi syantik menghadapi razia.  Maklumlah, bahasa ini benar-benar randomize natural language yang sulit ditangkap oleh mesin pemograman .  Konon sifatnya alamiah.  Dan alamiah itu unpredictable!  Tulisan ajaib itu hanya bisa dibaca pakai cita rasa seni tinggi.  Memakai hati.  Sementara mesin kan tak punya hati!?

Sm0g4 k4mu nGg4k m3nd4d4k pu51ng m3mb4c4ny4 3eaaa…. 😆

 

*Ditulis sambil mengingat betapa kreatifnya teman-teman yang terus menyuarakan opininya demi menghindari razia!

Facebooktwittergoogle_pluspinteresttumblrmail

16 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *